Jakarta – Draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme terus dikritik publik. Rancangan beleid yang dikabarkan akan segera dikonsultasikan
Penulis: Redaktur Redaktur
Polri Bersama Tim Gabungan Buka Akses Terputus dengan Jembatan Darurat di Donggala
Donggala, Sulawesi Tengah — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama tim gabungan TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait terus berupaya bergerak cepat
Polri Gelar Bakti Kesehatan Berkelanjutan untuk Warga Terdampak Banjir
Aceh Tengah – Kepedulian Polri terhadap masyarakat terdampak bencana banjir kembali diwujudkan melalui rangkaian kegiatan Bakti Kesehatan (Baktikes) yang digelar secara berkelanjutan
Jembatan Merah Putih Presisi Diresmikan Kapolri, Dorong Mobilitas Warga dan Pertumbuhan Desa
Jateng – Kapolri Jenderal Listyo Sigit meresmikan secara langsung 19 jembatan merah putih presisi di Desa Cucukan, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah (Jateng).
PBHI: Penindakan Terorisme oleh TNI Berisiko Rusak Sistem Peradilan
Jakarta – Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Nasional, Julius Ibrani mengatakan rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam
Akademisi UI Nilai Draf Perpres Terorisme Berpotensi Mengaburkan Supremasi Sipil
JAKARTA – Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Ani Widyani Soetjipto, mempertanyakan kemunculan draf peraturan presiden mengenai TNI menangani terorisme. Ani berbicara
Centra Initiative Tolak Normalisasi Peran Militer di Ranah Sipil
Jakarta – Ketua Centra Initiative, Al Araf, mengatakan TNI tidak bisa menangani terorisme secara mandiri meski dilebur ke dalam satuan tugas atau
Komisi III DPR Ingatkan Reformasi Aparat Harus Objektif dan Berorientasi Sistem
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) Reformasi Penegak Hukum, Moh Rano Alfath, mengatakan agenda reformasi Polri,
DPR Sepakat Reformasi Polri Fokus Budaya Kerja, Bukan Ubah Struktur
Jakarta – Panja Reformasi Kepolisian-Kejaksaan-Peradilan Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) mengundang dua ahli. Kesimpulan rapat menyepakati posisi lembaga
DPR Nilai Posisi Polri di Bawah Presiden Sudah Tepat Secara Konstitusional
Jakarta – Komisi III DPR RI menyampaikan kesimpulan dari rapat bersama dua orang pakar yang menegaskan bahwa kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Sebelumnya
- 1
- …
- 10
- 11
- 12
- …
- 93
- Berikutnya