JAKARTA – Bivitri Susanti, Pakar Hukum Tata Negara menilai Rancangan Perpres Dewan Keamanan Nasional (DKN) perlu ditolak, sebagaimana pernah dilakukan ketika DKN
JAKARTA – Bivitri Susanti, Pakar Hukum Tata Negara menilai Rancangan Perpres Dewan Keamanan Nasional (DKN) perlu ditolak, sebagaimana pernah dilakukan ketika DKN