Jakarta – Polemik terkait sepak terjang militer yang saat ini mulai masuk ke dalam ruang-ruang sipil terus memicu reaksi di masyarakat khususnya
Tag: Revisi UU TNI
Koalisi Sipil Daftarkan Uji Materi UU TNI ke MK Usai Tiga Pemohon Cabut Perkara
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengajukan uji materi sejumlah pasal dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI)
Koalisi Masyarakat Sipil : Menghapus Pasal Larangan Berbisnis untuk TNI Sama Saja Tidak Profesional
Jakarta – Kamis 11 Juli 2024 yang lalu Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI, Laksda Kresno Buntoro dalam keterangannya di forum “Dengar
Revisi UU TNI Mengancam Demokrasi, Tentara di Sektor Keamanan Sama dengan Era Orba
Jakarta – Terdapat sejumlah persoalan dalam rancangan perubahan terhadap UU 34/2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang beredar saat ini. Sorotan pada masalah
Revisi UU TNI Justru Menyulitkan Penuntasan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Koordinator KontraS, Andy M. Rezaldy menilai revisi UU TNI akan menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Salah satunya adalah
Hendardi SETARA Institute : Revisi UU TNI Bukan Urgensi, Lebih Baik Kuatkan Pertahanan Negara Hadapi Ancaman dari Luar
Dewan Eksekutif Setara Institute, Hendardi menyoroti revisi UU TNI yang tengah dibahas saat ini kental dengan upaya memperluas peran militer di ranah
Kritik Tajam Pengamat untuk Revisi UU TNI: Perluasan Wewenang Militer akan Mengancam Demokrasi
Jakarta – Rencana revisi UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Hal
Rencana Penambahan Kodam Upaya Gelar Kekuatan TNI ke Dalam, Bukan Atasi Ancaman dari Luar
JAKARTA — Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengatakan, rencana penambahan Kodam untuk setiap provinsi, menunjukkan bahwa masih kuatnya orientasi pembangungan postur
Koalisi Masyarakat Sipil : Revisi UU TNI Bisa Bangkitkan Dwifungsi ABRI
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik sejumlah perubahan yang diusulkan lewat revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang