Jakarta — Sdr. Ricko Yuliansyah, menyampaikan sikap resmi lembaga kemahasiswaan terkait dinamika publik yang mengiringi pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Tag: RKUHAP
BEM Institute STIAMI Serukan Stabilitas Demokrasi, Dorong Evaluasi Kritis RKUHAP
Jakarta — BEM Institute STIAMI melalui Menteri Koordinator Sosial dan Politik, Sdr. Muhammad Iqbal, mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya mahasiswa dan pemangku
LKBHMI: RKUHAP Dorong Advokat Lebih Aktif Cegah Pelanggaran Prosedur
Jakarta, 19 Desember 2025 – Dukungan terhadap percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) terus menguat dari berbagai elemen
RKUHP–RKUHAP Jadi Tonggak Baru, BEM FH UBK Dorong Edukasi Publik
Jakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) menyampaikan sikap kritis-konstruktif terhadap berlakunya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KP3: Demokrasi Sehat Butuh Kritik dan Pemahaman Hukum yang Tepat
Jakarta – Direktur Komite Pendukung dan Pengawas Presisi Polri (KP3) Ade Ardiansyah Utama menilai kekhawatiran sebagian kelompok masyarakat sipil terkait pembatasan kebebasan
Aktivis 98 Minta Pengesahan RKUHAP Dilakukan Secara Terbuka dan Partisipatif
Jakarta – Aktivis Reformasi 1998, Mixil Mina Munir, menegaskan bahwa dinamika pro-kontra terkait Rancangan Kitab Hukum Acara Pidana (RKUHAP) mesti dilihat sebagai
Dominus Litis dan Pergeseran Kewenangan: Tantangan Integrasi Penegakan Hukum di Indonesia
Jakarta – Partai Mahasiswa Indonesia mengadakan Forum Group Discussion (FGD) dengan tujuan memberi masukan Kritis terhadap perubahan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara
Kejaksaan Menuju Superbody?
Jakarta – Peran kejaksaan dalam sistem peradilan pidana kembali menjadi sorotan menyusul potensi bahaya dari Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 11 Tahun 2021,
RKUHAP Dinilai Perlu Pengaturan Lebih Jelas Soal Koordinasi Polisi dan Jaksa
Jakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menyatakan bahwa usulan Jaksa untuk memasukkan asas dominus litis dalam Rancangan KUHAP sebaiknya ditolak.
Pakar UGM Soroti Urgensi RKUHAP untuk Hukum yang Lebih Adil
Jakarta – Pakar Hukum Universitas Gajahmada (UGM) Prof Eddy O.S. Hiariej menyoroti beberapa aspek penting terkait reformasi hukum acara pidana di Indonesia.