Jakarta – Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, mengkritisi mekanisme Peradilan Militer yang digunakan untuk mengadili para tersangka dalam kasus penyiraman air
Dualangkah.id
RPP TNI Tuai Kontroversi, Koalisi Sipil Nilai Bisa Ganggu Sistem Peradilan Pidana
Masyarakat tengah menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian UU No. 34 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2025 tentang Tentara
Komnas HAM Soroti Operasi TPNPB-OPM di Papua yang Picu Korban Sipil, Minta Evaluasi Menyeluruh
Jakarta – Komnas HAM mengecam keras operasi penindakan TNI terhadap kelompok TPNPB-OPM di Kabupaten Puncak, Papua, yang menewaskan 12 warga sipil. Komnas
Frits Ramandey Tekankan Pentingnya Evaluasi Operasi Keamanan di Papua
Jayapura – Komnas HAM RI Perwakilan Papua menerima pengaduan terkait dugaan rangkaian kekerasan yang terjadi di Kampung Pogama dan Kampung Kembru, Kabupaten
Komnas HAM Kecam Penembakan di Papua, Tegaskan Larangan Serangan terhadap Warga Sipil
Jakarta – Komnas HAM menyoroti penembakan di Papua yang menewaskan anak dan perempuan. Dalam peristiwa ini dilaporkan 12 warga sipil meninggal dunia
Habiburokhman: Polri Tidak Menutup-nutupi Pelanggaran, Justru Dibuka ke Publik
Jakarta — Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memuji transparansi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menindak oknum anggota yang melakukan pelanggaran. Ia












