Pada 14 Mei 2026, The Economist menerbitkan artikel panjang berjudul “Indonesia’s president is jeopardising the economy and democracy”. Dalam edisi cetaknya pada
Prabowo vs The Economist: Perdebatan tentang 
Presiden Prabowo Cek Langsung Pelaksanaan MBG
Tinjau SPPG Polri Palmerah, Prabowo Awasi Pel
Bareskrim: Operasi PT WIN Tetap Jalan, Kecual
Indonesia Perlu Road Map Konservasi Energi yaDualangkah.id
Presiden Prabowo Cek Langsung Pelaksanaan MBG di SMPN 111 Jakarta
Jakarta, 2 Juni 2026 – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMPN 111 Jakarta serta
Tinjau SPPG Polri Palmerah, Prabowo Awasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
Jakarta, 2 Juni 2026 — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Palmerah Polri, Jakarta, Selasa (2/6).
Bareskrim: Operasi PT WIN Tetap Jalan, Kecuali Area Dekat Rumah Warga
KONSEL – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri mengambil langkah tegas dengan menetapkan status quo dan menghentikan sementara aktivitas penambangan nikel
Indonesia Perlu Road Map Konservasi Energi yang Lebih Jelas
JAKARTA – Ketua Umum Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi Indonesia (MASKEEI) Andhika Prastawa menilai bahwa tantangan terbesar sektor energi nasional saat ini
Kontroversi RPP Tugas TNI, Aktivis Nilai Militer Masuk Terlalu Jauh ke Urusan Sipil
Jakarta – Indonesia RISK Centre (IRC) menilai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tugas TNI berpotensi mengancam agenda Reformasi 1998 karena dinilai melegitimasi
Video terbaru
Indonesia Dipuji IUCN karena Dinilai Makin Serius Jaga Habitat Gajah dan Badak
JAKARTA – IUCN Species Survival Commission (SSC) memuji Indonesia terkait upaya konservasi gajah dan badak. Pihaknya menilai, berbagai langkah strategis menempatkan RI
Bakom RI Dorong Peningkatan Kualitas New Media demi Ekosistem Informasi yang Sehat
Jakarta – Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI) menegaskan komitmennya dalam mendorong peningkatan kualitas ekosistem informasi publik nasional, termasuk mendukung berkembangnya new
Kasus Andrie Yunus Disidangkan di Militer, Hendardi: Indikasi Kuat Upaya Lindungi Pelaku
Jakarta – Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, mengkritisi mekanisme Peradilan Militer yang digunakan untuk mengadili para tersangka dalam kasus penyiraman air
Berita Olahrga
-
RPP TNI Tuai Kontroversi, Koalisi Sipil Nilai Bisa Ganggu Sistem Peradilan Pidana
Masyarakat tengah menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian UU No. 34 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2025 tentang Tentara
- 1
- 2
- …
- 122
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.