Jakarta – Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia (Himapol Indonesia) menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menjalankan program pembangunan nasional, memperkuat demokrasi, serta
Penulis: Redaktur Redaktur
Stabilitas Keamanan Jadi Fokus, GN 98 Minta Polri Utamakan Kepentingan Negara
Jakarta, 19 November 2025 — Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Komite Reformasi Polri sebagai langkah strategis untuk memperkuat institusi Kepolisian Negara Republik
Menkum Jelaskan Putusan MK: Berlaku ke Depan, Tidak untuk Polisi yang Sudah Terlanjur Menjabat
Jakarta – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan polisi harus mengundurkan diri jika menjabat
Unindra: Revisi RKUHAP Ancam Kebebasan Sipil, Gelar Pahlawan Soeharto Juga Tidak Tepat
Jakarta – Revisi RKUHAP serta penolakan gelar pahlawan terhadap mantan Presiden Soeharto masih menjadi isu yang terus mendapatkan perhatian dari berbagai elemen
Hubungan Sipil-Militer Memanas, Wacana Dominasi TNI di Ruang Sipil Picu Kekhawatiran
Yogyakarta – Wacana penguatan dominasi militer dalam dinamika politik Indonesia kembali menjadi sorotan tajam. Rencana revisi UU 34/2004 tentang TNI dan isu
Kultur Pelayanan Polri Berubah, Pengamat: Publik Akui Perbaikan dan Konsistensi
Jakarta — Reformasi Polri 2025 memasuki tahap konsolidasi setelah melalui serangkaian evaluasi internal dan perbaikan pasca dinamika unjuk rasa pada Agustus lalu.
Tauhid Ahmad Peringatkan Potensi Gejolak Publik Jika Redenominasi Dilakukan di Waktu yang Salah
Rencana pemerintah untuk melaksanakan redenominasi rupiah kembali menjadi sorotan. Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, mengingatkan bahwa langkah tersebut tidak bisa dilakukan secara
Riswan Siahaan: Negara Tunjukkan Keseriusan Benahi Polri Lewat Komite Reformasi
Jakarta – Dalam menyikapi beredarnya berbagai isu negatif yang berkembang pasca pelantikan Tim Komite Reformasi Kepolisian, saya, Riswan Siahaan, selaku Ketua Jaringan
Raja Juli Antoni Sebut Polri Bantu Kemenhut, Ini Alasannya
Jakarta – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan anggota Polri menduduki jabatan sipil. Namun, ia menilai
Ahli HTN: Jabatan Sipil untuk Polisi Hanya Jika Sesuai Fungsi Polri, Di Luar Itu Silakan Pensiun
Jakarta – Polemik penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil kembali menguat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 resmi diketok. Dosen
- Sebelumnya
- 1
- …
- 29
- 30
- 31
- …
- 93
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.