Semarang – Pengamat hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Muhammad Rustamaji mengingatkan DPR untuk cermat dan berhati-hati dalam menyusun dan membahas Rancangan
Penulis: Redaktur Redaktur
Dr. Budiyono: Pasal 12 Ayat 11 RUU KUHAP Timbulkan Campur Tangan Kejaksaan
Jakarta – Koordinator Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Dr. Budiyono, S.H., M.Hum, menyoroti dua pasal dalam Rancangan Undang-Undang Hukum
Kasus Jembatan Timbang Siantan, Oknum Jaksa dan Politisi Diduga Terlibat
Pontianak – Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara (LI BAPAN) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) membuat pelaporan kepada Polisi Daerah (Polda) Kalbar
Dr. Alpi Sahari: Pengawasan Internal Lebih Efisien daripada Aturan Mengikat di RUU KUHAP
MEDAN – Penyelidikan memegang peran penting sebagai langkah awal dalam penegakan hukum. Proses ini berfungsi untuk mencari dan menemukan dugaan tindak pidana
Akademisi Hukum UMSU: RUU KUHAP Berpotensi Timbulkan Kekacauan Hukum
MEDAN – Dr Alpi Sahari, SH. M.Hum Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Medan, Jumat (24/1) mengatakan, RUU
RUU KUHAP Berpotensi Ganggu Mekanisme Penegakan Hukum Indonesia
MALANG – Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, MH guru besar Fak Hukum Universitas Brawijaya (UB), secara tegas mengkritik Rancangan Undang-Undang Hukum
RUU KUHAP Ancam Keadilan, Eggi Sudjana Desak DPR Bertindak
Jakarta – Ketua Tim Pembela Aktivis dan Ulama (TPUA) Eggi Sudjana mengkritik keras pasal 111 Ayat (2) dan Pasal 12 Ayat 11
RUU KUHAP: Prawitra Thalib Tegaskan Penyidikan Milik Polri, Kejaksaan Fokus Penuntutan
Jakarta – Kaprodi Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Prawitra Thalib, memberi masukan untuk rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Pidana
Pakar UGM Soroti Urgensi RKUHAP untuk Hukum yang Lebih Adil
Jakarta – Pakar Hukum Universitas Gajahmada (UGM) Prof Eddy O.S. Hiariej menyoroti beberapa aspek penting terkait reformasi hukum acara pidana di Indonesia.
Negara Hukum Terancam, UU Kejaksaan Ciptakan Ketidakpastian Hukum
JAKARTA – Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan terus menuai kritik, khususnya terkait ketentuan dalam Pasal 8 Ayat 5 yang menyebutkan
- Sebelumnya
- 1
- …
- 76
- 77
- 78
- …
- 93
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.