Jakarta, 30 November 2025 – Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) resmi disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat
Tag: RUU KUHAP
FPPI Desak Pembaruan KUHAP yang Substansial dan Pro-Keadilan
Jakarta – Ketua Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Sari Wijaya, menilai pembaruan melalui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)
Aksi Tolak RUU KUHAP Disorot karena Vandalisme, Aktivis: Mahasiswa Bukan Pelaku Perusakan!
Jakarta – Aksi unjuk rasa gabungan yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di depan
RUU KUHAP Dinilai Bermasalah, Maqdir Ismail Usul Penyidikan Tetap di Tangan Polri
Jakarta – Munculnya potensi tumpang tindih kewenangan dalam RUU KUHAP menjadi sorotan banyak pihak. Integritas sistem peradilan pidana di Indonesia dinilai dapat
Uchok Sky Khadafi: Penyidikan di RUU KUHAP di Tangan Kepolisian Bukan Kejaksaan
Jakarta – Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai urgensi kewenangan penyidikan di Kejaksaan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang
Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP: Ketidakpastian Hukum Meningkat Akibat Kewenangan Jaksa yang Tidak Proporsional
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengungkap contoh ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh kewenangan berlebih jaksa atas nama asas dominus
Pengamat UNS : Penyusunan RUU KUHAP Harus Secara Cermat & Hati-hati
Semarang – Pengamat hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Muhammad Rustamaji mengingatkan DPR untuk cermat dan berhati-hati dalam menyusun dan membahas Rancangan
Dr. Budiyono: Pasal 12 Ayat 11 RUU KUHAP Timbulkan Campur Tangan Kejaksaan
Jakarta – Koordinator Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Dr. Budiyono, S.H., M.Hum, menyoroti dua pasal dalam Rancangan Undang-Undang Hukum
Dr. Alpi Sahari: Pengawasan Internal Lebih Efisien daripada Aturan Mengikat di RUU KUHAP
MEDAN – Penyelidikan memegang peran penting sebagai langkah awal dalam penegakan hukum. Proses ini berfungsi untuk mencari dan menemukan dugaan tindak pidana
Akademisi Hukum UMSU: RUU KUHAP Berpotensi Timbulkan Kekacauan Hukum
MEDAN – Dr Alpi Sahari, SH. M.Hum Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Medan, Jumat (24/1) mengatakan, RUU
- 1
- 2
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.